Home TANGERANG HUB Rakor Komwil III Apeksi di Kota Tangerang, Hapus Aturan Tumpang Tindih

Rakor Komwil III Apeksi di Kota Tangerang, Hapus Aturan Tumpang Tindih

0
SHARE
Dari Kiri: Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah saat pembukaan Rakorkomwil III Apeksi.

KOTA TANGERANG-Sebanyak 25 walikota dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi di Kota Tangerang. Puluhan walikota yang tergabung dalam Komisariat Wilayah (Komwil) III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), ini merumuskan soal pemangkasan aturan-aturan di daerah yang mubazir dan berpotensi menghambat investasi.

Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany yang juga Walikota Tangsel mengungkapkan saat ini jajarannya sedang menggodok soal Omnibus Law. Karena aturan yang telah ditetapkan oleh pusat harus dijalankan. Tidak boleh ada aturan yang sudah ditetapkan dilanggar.

“Kita sedang bedah, sedang kita analisa dan kepada Pak Gubernur tentang menyederhanakan dan menyingkronkan peraturan, sehingga investasi akan bisa cepat masuk ke Indonesia,” ungkapnya.

Ia memberikan contoh, seperti menghilangkan aturan izin mendirikan bangunan (IMB), Apeksi tidak setuju jika aturan itu dihilangkan. Karena itu sebagai kendali pemerintah daerah terhadap pembangunan di wilayah masing-masing.

“Tapi kami sepakat, jika ada penyederhanaan di dalam aturan IMB. Itu yang dimaksud dalam Omnibus Law di perizininan. Yang pastinya, Pak Presiden mempunyai tujuan untuk mempermudah orang berinvestasi yang tujuan akhirnya mensejahterakan masyarakat,”katanya. Lanjut Airin, banyak keragaman antar daerah yang dapat ditarik ke pemerintahan daerah lainnya untuk saling memajukan daerah secara berbarengan. Kata Airin, tidak ada yang saling meninggalkan dalam pembangunan, seperti yang terlihat di Banten ini.

“Tadi (kemarin) kita membahas kerja sama antar daerah, bagaimana berkolaborasi. Kota Tangerang punya kelebihan kayak bagaimana, Tangerang Selatan punya apa, Tegal punya apa dan bagaimana ini kita bahas bersama-sama dan saling bekerja sama di wilayah komwil III,” tutupnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim minta Omnibus Law yang dicanangkan pemerintahan pusat dapat memangkas peraturan di pemerintah daerah yang mubazir. Bahkan dengan pemangkasan peraturan tersebut, bisa mempermudah orang untuk berinvestasi.

Orang nomor satu di Banten tersebut menyampaikan, kalau Omnibus Law yang sedang digodok Apeksi tersebut, harus merampingkan regulasi pemerintah daerah (perda) di seluruh Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here