Home TANGERANG HUB Di Sepanjang Tol Kunciran-Cengkareng, 386 Bidang Lahan Belum Dibebaskan

Di Sepanjang Tol Kunciran-Cengkareng, 386 Bidang Lahan Belum Dibebaskan

0
SHARE
Rapat progres pembangunan jalan Tol Kunciran-Cengkareng di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (9/1). FOTO: Humas for Tangerang Ekspres

TANGERANG – Proyek pembangunan Tol Kunciran-Cengkareng terus dikebut. Hingga saat ini proges konstruksi bangunan sudah mencapai 75 persen.  Plt. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Leonardi menerangkan, progres konstruksi diharapkan dapat selesai paling lambat Juni nanti.

Selain menarget percepatan konstruksi, Leonardi juga menargetkan penyelesaian pembebasan lahan yang belum rampung. Tercatat ada  386 bidang lahan yang belum dibebaskan di sepanjang jalur yang dilewati proyek tol tersebut.

“Tersisa 386 bidang lahan yang belum dibebaskan. Ini harus segera kita kejar targetnya, karena menyambungkan wilayah Kota Tangerang dengan wilayah barat Jakarta dan Bandara Internasional Soetta bisa mengurangi beban volume di JORR II hingga Cibitung,” kata Leonardi dalam rapat progres pembangunan jalan Tol Kunciran-Cengkareng di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).

Hadir mengikuti rapat  Wakil Walikota Sachrudin dan perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, Kejaksaan Agung, PT. Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC), dan PT. Wijaya Karya.

Rapat membahas beberapa point diantaranya progres pembebasan lahan dan pekerjaan konstruksi, percepatan pengadaan tanah untuk aset pemerintah dan status relokasi Puskesmas Pembantu Cipete.

Pada kesempatan itu Sachrudin menyampaikan, Puskesmas Pembantu Cipete telah selesai pemilihan lokasinya, dan hanya tinggal menunggu proses relokasi. “Tinggal percepatan penyelesainannya saja, untuk Pustu Cipete lokasi tanah penggantinya sudah ada,” paparnya.

Selain itu, terkait percepatan pengadaan tanah untuk aset pemerintah yaitu tanah Bengkok, pihak Kementerian PUPR akan segera melakukan penggantian aset.

“Sudah kami sampaikan ke BPN, karena tanah Bengkok ini milik kami, jadi tidak boleh ada bangunan sama sekali. Kemudian juga nanti akan ada penggantian aset dari KemenPUPR,” tambah Sachrudin. (rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here