Home TANGERANG HUB Warga Kenanga Lapor DPRD, Terdampak Bangunan di Komplek DPR

Warga Kenanga Lapor DPRD, Terdampak Bangunan di Komplek DPR

0
SHARE
LAPOR: Adin, Ketua RT 02 Kelurahan Kenanga, memberikan surat laporan kepada Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo, Selasa (21/1). FOTO: Aziz/Tangerang Ekspres

TANGERANG – Warga  Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, mengeluhkan aktivitas usaha di Kavling DPR yang berdampak pada lingkungan sekitar.

Adin (40), selaku Ketua RT 01 melayangkan surat laporan keluhan warganya kepada Pemkot dan DPRD Kota Tangerang, Selasa (21/1).

Ia mengatakan, maraknya industri dan bengkel skala besar di kawasan Kavling DPR dinilai menjadi pemicu genangan jika hujan datang. Belum lagi jalan lingkungan yang rusak akibat kendaraan skala besar dan alat berat yang melintasi jalanan sekitar kawasan Kavling DPR. Warga meminta dinas terkait bersikap tegas dan segera melakukan tindakan dalam mengatasi persoalan di lingkungannya.

“Dengan bukti mengumpulkan KTP berikut tanda tangan warga, kita minta Pemkot Tangerang bertindak tegas dapat mengatasi keberadaan gudang-gudang tersebut yang mengakibatkan kerusakan lingkungan kami,” kata Adin kepada Tangerang Ekspres usai memberikan surat laporan kepada Ketua DPRD Gatot Wibowo.

Menurutnya, setelah dilakukan sidak oleh tim gabungan belum lama ini, tidak ada perubahan di kawasan tersebut. Berdasarkan pantauannya, lalu lintas kendaraan besar seperti truk bermuatan besar dan alat berat melakukan aktivitas seperti biasa. “Mereka tetap beroperasi seperti biasa, seperti tidak ada pengaruhnya,” tukas Adin.

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan, laporan resmi dari masyarakat menguatkan DPRD terkait temuan saat sidak di kawasan Kavling DPR beberapa hari yang lalu.

Ia menjelaskan, sidak itupun lantaran pihak dewan menyikapi laporan yang masuk dari warga sebelumnya. Laporan ini yang kedua seerta dilengkapi surat resmi.

“Laporan ini yang kedua, kali ini resmi surat laporan warga yang keberatan dilengkapi dengan puluhan KTP dan tanda tangan warganya,” ungkap Gatot saat ditemui di ruang kerjanya.

Gatot menjelaskan, mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2019 tentang Tata  Ruang terdapat beberapa penyesuaian kawasan industri non valutan atau industri ramah lingkungan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan penertiban.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here