Home BANTEN Komisi V Minta Dinkes Validasi Penerima PBI

Komisi V Minta Dinkes Validasi Penerima PBI

0
SHARE
RAKOR: Suasana rakor antara Komisi V dengan Dinkes Banten di Ruang rapat Komisi V DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (4/2). FOTO: Tb Iyus/Banten Ekspres

SERANG-Komisi V DPRD Banten meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten untuk melakukan validasi data penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Diketahui, Pemprov Banten  mengurangi kuota kurang lebih sebanyak 300 ribu masyarakat penerima PBI pada 2020.

Hal itu terungkap dalam rakor evaluasi antara Komisi V dengan Dinkes Banten di ruang rapat Komisi V DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (4/2).

Ketua Komisi V DPRD Banten, M. Nizar mengatakan, pengurangan kuota penerima PBI BPJS Kesehatan didasarkan data penduduk miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Diketahui, pada awal tahun, BPS Banten merilis angka kemiskinan di Banten mengalami penurunan menjadi 5,2 persen.

“Nah kemarin, pengajuan kan 900 ribu (warga miskin) yak dikafer PBI. Tapi hari ini yang ditanggung itu 623 ribu ditambah ibu hamil. Kenapa turun, karena (ikut) hitungan 5,2 persen warga miskin. Tolak ukurnya data yang masuk, makanya ada pemangkasan,” kata Nizar kepada wartawan.

Nizar mengungkapkan, mayoritas kuota PBI yang dikurangi berasal dari wilayah Tangerang. Pemerintah menilai di wilayah Tangerang Raya masyarakatnya sudah banak yang mampu dan sudah mempunyai pekerjaan yang layak.

“Sehingga itu dihapus dari PBI, dan kita juga dapat klarifikasinya. Kemarin Tangerang dialokasikan 20 ribu masyarakat, lalu dipotong menjadi 5 ribu. Karena jumlahnya sedikit buat apa. Akhirnya dihapus,” katanya.

Dijelaskan Nizar, Komisi V tidak mempermasalahkan terkait program BPJS. Namun yang menjadi persoalan utama bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan. “Ide dari teman-teman dana PBI lebih bagus untuk memenuhi pelayanan rumah sakit. Belum lagi kita juga alokasikan untuk SKTM (surat keterangan tidak mampu). Dan ini jadi problem juga. Kalau kita lihat SKTM lebih boros ketimbang BPJS,” jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, adanya perubahan tarif asuransi BPJS berdampak pada pembiayaan PBI baik dari APBN, APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk kuota PBI dari APBD provinsi terjadi pengurangan dari 900.000 lebih penerima menjadi sekitar 626.000 penerima.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here