Home TANGERANG HUB Pos Chek Point Dinilai Tak Efektif

Pos Chek Point Dinilai Tak Efektif

0
SHARE
Anggota DPRD Kabupaten Tangerang sidak di chek point gerbang Citra Raya, Cikupa. Dewan mendapati para petugas hanya duduk, tidak memeriksa pengendara yang lalu lalang.

CIKUPA – Enam Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan V kompak melakukan sidak ke chek point pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di depan Gerbang Citra Raya, Kecamatan Cikupa, Rabu (6/5). Keenam anggota dewan ini yakni, Nonce Thendean dari Farksi Demokrat, Ahyani dari Fraksi PPP, Ahmad Supriadi dan Deden Umardani dari Fraksi PDIP, Imam Turmuji dari Fraksi Gerindra, Rispanel Arya dari Fraksi PKS serta Eli Nurhaeni dari Golkar. Ketika anggota dewan sampai ke lokasi, petugas di chek point sedang bersantai dan duduk di kursi tenda.
Mereka tidak panik saat ditegur anggota dewan dan masih duduk di kursi sambil menjawab pertanyaan. Posisi berganti ‘siap’ ketika salah satu anggota Satpol PP mengenal wajah anggota dewan dan membisiki ke semua anggota yang sedang berjaga di pos chek point Citra Raya.

Melihat hal ini, Nonce Thendean menyesalkan ketidakdisiplinan petugas. Ia mengungkapkan, tidak ada proses pemeriksaan dari petugas kepada warga yang lalu lalang.

Ia menilai keberadaan chek point PSBB hanya membuang-buang anggaran. Karena, petugas yang berjaga hanya duduk dan tidak melakukan pemeriksaan ataupun penerapan sanksi kepada pelanggar. Padahal kenyataan di lapangan terdapat pengendara roda dua yang berboncengan bahkan satu sepeda motor dinaiki tiga orang.

“Yang perlu dievaluasi adalah tim dari Satgas Gugus Covid-19. Saya melihat mereka bekerja seperti ogah-ogahan karena gaji harian kurang seperti uang makan tidak ada sehingga saya melihat tidak maksimal. Mereka hanya duduk-duduk saja. Padahal anggaran mencapai Rp10 miliar yang fantastis tetapi hasilnya tidak ada,” katanya.

“Tidak ada pengecekan, pemberhentian masyarakat yang lalu lalang. Mereka membiarkan saja dengan duduk-duduk. Jadi menurut saya mubadzir saja jika pemerintah daerah menganggarkan sama dengan penerapan PSBB jilid II, itu tidak efektif. Apalagi tidak ada sanksi. Jangankan sanksi, sudah dikerjakan pun tidak ada perubahan apa-apa. Jadi menurut saya, pemerintah bisa meng-croscek kembali agar satgas gugus ini bisa bekerja optimal dengan memberikan anggaran yang sesuai,” tegasnya kepada Tangerang Ekspres, Sabtu (9/5).

Senada, Deden Umardani menegaskan, akan mengecek penggunaan anggaran PSBB yang mencapai Rp10 miliar. Menurutnya, saat tiba di lokasi pada pukul 13.00 WIB tidak ditemukan adanya sarana atau alat pengecek suhu tubuh. Padahal keberadaan pos chek point Citra Raya dinilai penting menekan laju penyebaran Covid-19 tidak hanya di Kecamatan Cikupa. Ia juga menilai, tidak ada perhatian pemerintah akan sarana dan pra-sarana pendukung chek point di tingkat RT dan RW.

“Kita tidak temukan thermogun atau pengukur suhu. Itu tidak ada di sana padahal menjadi penting. Begitu pula satgas tingkat RT yang selama ini hanya dibentuk. Tetapi mereka kebingungan mau ngapain dan tidak dilengkapi dengan anggaran. Inilah bahwa jangan lagi membentuk sesuatu apalagi dalam kondisi seperti ini hanya untuk sekadar seremonial. Mereka harus dibekali secara pengetahuan dan bekal lainnya guna mendukung pekerjaan meraka. Ini menjadi penting peran gugus tugas di RT dan RW sebagai pemutus mata rantai penyebaran Covid-19,” jelasnya kepada Tangerang Ekspres.

Ia mengungkapkan, mencermati tidak adanya ketegasan dari Satpol PP untuk menertibkan keramaian di pusat perbelanjaan. “Satu hal lagi yang menjadi lucu bahwa kalau imbauan taraweh dipindahkan ke rumah kenapa justru ada keramaian. Toserba yang menjelang buka puasa pengunjung ramai. Satpol PP menjadi berani kepada pegadang kaki lima dan pedagang kecil tetapi ke pusat perbelanjaan diberikan izin buka dalam kondisi PSBB. Ini ada apa,” tegasnya.

Deden mengungkapkan, belum melihat niat serius pemerintah akan penerapan PSBB dari tahap satu dan dua. “Ini masih belum terlihat niat seriusnya. Jangan-jangan PSBB ini hanya memasang spanduk banyak dan diperpanjang lagi. Ini yang kami tidak ingin, jangan mengabaikan pelaksaan PSBB yang akhirnya mengorbankan warga Kabupaten Tangerang. Jangan seperti itulah anggaran sudah besar dan harus ada keseriusan dalam pelaksanaan PSBB,” tegasnya.

“Kinerjanya harus benar-benar sesuai apa tujuan cek poin menurut PSBB. Kalau kinerjanya masih lemah, jangan-jangan petugas di chek point tidak diperhatikan dengan sesuai sehingga kinerjanya malas-malasan. Ini kan anggarannya besar dan petugas di chek point berada di garis terdepan jangan hanya diberikan tugas namun juga harus diperhatikan,” tegasnya.

Senada, Ahmad Supriadi menerangkan, secara statistik masih adanya peningkatan kasus terkonfirmasi positif selama penerapan PSBB. Ia menilai, belum adanya kebijakan yang tepat selama penerapan PSBB guna memutus rantai penyebaran Covid-19. Ia memaparkan, pada 5 Mei jumlah kasus positif mencapai 89 orang kemudian pada 8 Mei terkonfirmasi 91 orang terjangkit Corona.

Menurutnya, kenaikan masih terjadi pada 8 Mei di mana ada 101 orang terkontaminasi Covid-19. “Belum lagi dihubungkan dengan sampai hari ini (kemarin) kecenderungan pasien suspect maupun positif Covid-19 masih bertambah. Sehingga ini harus menjadi bahan instrospeksi pemerintah bahwa sepertinya langkah yang dilakukan belum maksimal,” ujarnya.

Supriadi mengungkapkan, hasil monitoring Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dapil V didapati keberadaan chek point PSBB belum efektif. “Sebagimana kita ketahui, untuk kegiatan ini biaya yang disediakan pemerintah lumayan fantastis hampir menyentuh Rp400 miliar dan untuk kegiatan gugus tugas untuk operasionalnya Rp10 miliar yang di dalamnya ada untuk chek point PSBB. Kita sudah melihat dan umumnya di seluruh titik chek point PSBB hanya bekerja pagi dan sore hari. Begitu di atas pukul 10.00 hingga 16.00 WIB mereka hanya standby dan duduk diam. Sehingga kami menilai keberadaan chek point tidak efektif,” ujarnya. (sep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here