Home NASIONAL Ombudsman: Penerapan New Normal Berisiko Tinggi, Jabar Berlakukan New Normal 1 Juni

Ombudsman: Penerapan New Normal Berisiko Tinggi, Jabar Berlakukan New Normal 1 Juni

0
SHARE
Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat

BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Ridwan Kamil menyatakan, hingga obat dan vaksin Covid-19 ditemukan, maka masyarakat akan beradaptasi dengan kebiasaan baru (new normal).

“Di Jabar sendiri, new normal akan mulai diberlakukan pada 1 Juni mendatang,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil saat melepas pendistribusian wastafel portabel di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (28/5).

Emil mengatakan, sampai nanti obatnya ditemukan, memang hidup kita akan tidak nyaman. “Mencoba normal tapi dengan segala ketidaknyamanan, jaga jarak, tidak salaman, tidak pelukan, kalau ke mal harus pakai sarung tangan, dan lain sebagainya, itu yang akan menjadi sebuah normal baru,” papar Emil.

Didampingi Ketua Umum Jabar Bergerak Atalia, Emil secara simbolis menyerahkan wastafel portabel yang berjumlah 100 unit untuk ditempatkan di pasar-pasar tradisional di Kota Depok dan Kabupaten Bekasi untuk menekan angka penularan Covid-19 di wilayah tersebut.

Menurut Emil, wastafel portabel memiliki peran penting dalam upaya pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. Apalagi, belum ada vaksin atau obat untuk Covid-19 sehingga perlawanan terbaik adalah melalui pencegahan penularan dengan kebiasaan cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah.

“Perlawanan kita hanya dengan pencegahan. Itulah kenapa ada PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), ada jaga jarak, pakai masker, dan lain sebagainya. Hanya modal itu yang bisa kita lakukan,” kata Emil.

Adapun selain 100 unit wastafel portable dari BRI Kanwil Bandung, Pemerintah Daerah Provinsi Jabar melalui Jabar Bergerak juga menerima bantuan berupa 6.950 masker nonmedis dan 100 baju hazmat dari Yayasan Panatik Jabar dan Yayasan Cinta Anak Bangsa.

Anggota Ombudsman Alvin Lie menyatakan, sebelum menjalani kehidupan yang baru atau new normal, ada baiknya pemerintah menghambat atau mengurangi kurva positif covid-19 terlebih dahulu. Karena menurutnya, hal tersebut jika diabaikan akan membuat kehidupan yang baru terganggu.

Alvin mengatakan, banyak negara-negara yang sudah berhasil mengatasi gelombang pertama pandemi covid-19 namun dikejutkan dengan adanya gelombang kedua. Sedangkan menurutnya, Indonesia sendiri belum mampu mengatasi gelombang pertama.

Ia menambahkan, dengan melihat penyebaran angka covid-19 yang masih terus meningkat, sangat tidak mungkin untuk menerapkan new normal di Indonesia. Karena hal tersebut berisiko sangat tinggi.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah tidak terburu-buru menyusun protokol tatanan kehidupan baru atau new normal dalam pandemi virus corona (Covid-19). Kebijakan new normal ini dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk merespons kondisi ekonomi selama pandemi corona.

Puan mengatakan protokol itu harus dirumuskan secara rinci. Sehingga penerapan new normal tidak justru membuat rakyat kebingungan.

“Jangan sampai teknis protokolnya disiapkan secara terburu-buru sehingga tidak matang dan malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5).

Puan mengingatkan berbagai ketentuan yang diwajibkan WHO sebelum menerapkan new normal. Misalnya kemampuan negara mengendalikan transmisi virus corona, kemampuan rumah sakit melakukan pengujian sampel, dan kemampuan rumah sakit dalam menangani setiap kasus baru.

Ketua DPP PDIP itu mengatakan new normal harus dikaji secara mendalam sebelum diterapkan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga perlu transparan kepada rakyat agar paham pentingnya new normal.

“Pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat saat ini posisi Indonesia tepatnya ada di mana dalam kurva pandemik Covid-19, serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan,” ucapnya.

Puan menyarankan pemerintah membuat rencana rinci. Bahkan pemerintah harus bersiap diri jika rencana awal tidak berjalan sempurna.

“Di dalam protokol kenormalan baru harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus corona,” tutur Puan.

Sebelumnya, pemerintah mulai menggaungkan tatanan kehidupan baru atau new normal usai kondisi ekonomi memburuk karena pandemi virus corona. Wacana dimulai saat Presiden Jokowi mengajak rakyat hidup berdamai dengan corona.

Menkes Terawan Agus Putranto telah menerbitkan panduan berkegiatan bagi dunia usaha saat pandemi. Jokowi juga telah berkeliling ke sejumlah pusat keramaian memastikan kesiapan new normal.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan new normal atau tatanan baru akan diterapkan jika Reproduction Number (R0) di sejumlah provinsi telah menurun di bawah 1. Selain itu, new normal juga akan dilakukan jika sektor-sektor tertentu di lapangan mampu mengikuti tatanan baru tersebut.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas persiapan pelaksanaan protokol tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 melalui video conference di Istana Merdeka, Rabu (27/5).

“Akan kita mulai untuk tatanan baru ini, kita coba di beberapa provinsi dan kabupaten dan kota yang memiliki R0 sudah di bawah 1 dan juga pada sektor-sektor tertentu yang kita lihat di lapangan bisa melakukan mengikuti tatanan norma baru yang ingin kita kerjakan,” ujar Jokowi.(rep/cnn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here