Home TANGERANG HUB Rapid Test Ponpes Ditanggung Pemkab

Rapid Test Ponpes Ditanggung Pemkab

0
SHARE
Rapid Test Ponpes Ditanggung Pemkab
SIMULASI: Santri Ponpes Tarbiyatul Mubtabiin ditanyai petugas medis perihal riwayat kesehatan dan perjalanan selama dua minggu terakhir sebelum mendapat izin belajar kembali di ponpes, Rabu (8/7). FOTO: Asep Sunaryo/Tangerang Ekspres

TIGARAKSA – Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, meninjau langsung simulasi pembukaan kembali bejalar di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtabiin, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Rabu (8/7). Kendaraan orangtua yang mengantar anaknya kembali belajar, diwajibkan melewati bilik disinfektan serta tidak diberbolehkan turun ataupun mengantar langsung anaknya ke asrama atau kelas.

Pantauan Tangerang Ekspres, santri yang baru datang dicek suhu tubuh menggunakan thermo gun sebelum mengeluarkan barang bawaan yang nantinya akan disemprot disinfektan.

Kemudian, menunjukan surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit kepada pengurus ponpes dengan menyertakan hasil rapid test. Apabila tidak menyertakan surat keterangan sehat maka santri akan dirapid test oleh petugas medis yang sudah menunggu di meja terpisah. Apabila ditemukan hasil reaktif maka santri diharuskan menjalani isolasi di rumah singgah Griya Anabatic atau di salah satu ruangan di ponpes.

Apabila hasil rapid test non-reaktif, santri dipersilakan masuk asrama dan kelas. Proses belajar mengajar di dalam kelas diatur dimana satu murid satu meja dengan jarak antar meja minimal satu meter.

Zaki mengungkapkan, simulasi proses belajar mengajar di pondok pesantren diterapkan untuk melihat bagaimana protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dilakukan. “Melakukan simulasi untuk pengoperasionalan pondok pesantren bekerja sama dengan majelis ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tangerang,” ujarnya kepada awak media.

Zaki menuturkan, hasil dari proses simulasi akan dijadikan bahan pertimbangan pemerintah apabila saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ada pelonggaran dibukanya kembali proses belajar mengajar di ponpes.

“Hasil dari kajian dan simulasi akan kami bawa sebagai bahan diskusi kepada Pak Gubernur dan Kemenag Banten untuk dijadikan pertimbangan apabila bisa dimulai dibuka ponpes,” terangnya.

Zaki menuturkan, apabila bahan kajian simulasi pembelajaran di ponpes diterima Gubernur Banten maka akan disosialisasikan tahapan penerapan protokol kesehatan saat belajar mengajar di seluruh ponpes se-Kabupaten Tangerang.

“Untuk mereka menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan tujuannya, untuk keamanan dan keselamatan seluruh santri, yayasan serta ponpes. Ini merupakan upaya kita untuk meminimalisir persebaran Corona,” ujarnya.

Zaki menegaskan, tidak ada biaya tambahan atas rapid test dipondok pesantren untuk santri dan pengasuh serta tenaga pengajar apabila kembali dibukanya proses belajar mengajar. Adapun, syarat dilakukan rapid test di ponpes dengan menyertakan surat pernyataan dari ponpes, orang tua dan wali murid. Ia mengatakan, apabila ditemukan ada yang reaktif maka santri akan diisolasi sampai menunggu hasil swab tenggorokan.

“Semua difasilitasi oleh Pemkab Tangerang untuk rapid test-nya. Jadi pada saat akan pembukaan kembali ponpes, mereka akan berkoordinasi dengan kita. Kita siapkan, ada berapa jumlah santrinya nanti kita persiapkan peralatan rapid test berikut tenaga medisnya,” tegasnya.

Pimpinan Ponopes Tarbiyatul Mubtabiin, Uwes Nawawy mengatakan, sedang mempersiapkan kedatangan santri kembali ke ponpes. Ia menuturkan, sudah menginformasikan sebulan lalu ke orang tua masing-masing.

“Sebelum datang ke ponpes, santri menjalani isolasi mandiri selama empat belas hari di rumah. Kita wajibkan menyertakan surat keterangan dari orang tua yang isinya siap dirawat di rumah sakit apabila anaknya hasil rapid test reaktif. Kita persiapkan kamar transit sebelum ke ruangan kelas atau asrama selama tiga sampai empat belas hari,” ujarnya.

Uwes mengatakan, sudah menyiapkan tempat cuci tangan di 30 titik di seluruh ponpes. Ia menegaskan, proses kedatangan kembali santri atau peserta didik diatur setiap dua minggu dimana didahulukan murid yang sudah masuk kelas enam.

“Orang tua dilarang menjenguk secara langsung sementara. Apabila akan mengirimkan sesuatu kepada anaknya maka hanya dititipkan ke pos jaga atau dikirim melalui jasa paket pengiriman. Orang tua diperbolehkan datang ke ponpes ketika proses belajar selesai di akhir semester,” jelasnya. (sep/mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here