Home NASIONAL PBNU, DPD dan LSM Desak Pilkada Ditunda, Berpotensi Perparah Penyebaran Covid-19

PBNU, DPD dan LSM Desak Pilkada Ditunda, Berpotensi Perparah Penyebaran Covid-19

0
SHARE
Pilkada di tengah pandemi dinilai akan memperparah penyebaran kasus Covid-19. PBNU, DPD dan sejumlah LSM meminta pilkada ditunda sementara. FOTO: Dok. Miladi Ahmad/Tangerang Ekspres

JAKARTA-Pelaksanaan Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 menemui tantangan besar. Menyusul terpaparnya para penyelenggara. Pemerintah bersama DPR dan KPU perlu mengkaji ulang opsi penundaan sementara.

Sebagaimana diketahui, tiga pimpinan KPU RI sudah terpapar Covid-19 dalam waktu yang berdekatan. Di mulai dari Evi Novida Ginting Manik, kemudian Arief Budiman dan terakhir Pramono Ubaid Tanthowi. Sebelumnya, pimpinan Bawaslu RI Ratna Dewi Pettallo juga sempat terpapar virus yang berasal dari Wuhan itu.

Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia Anwar Razak mengatakan, bukan hanya di jajaran penyelenggara yang mengkhawatirkan. Para kontestan pun sudah banyak yang terpapar. Data KPU RI mencatat ada 60 bakal calon yang dinyatakan positif Covid-19. Kemudian, Bawaslu RI juga menyebut 96 pengawas pemilu di Boyolali, Jawa Tengah terinfeksi Covid-19.

Dengan fakta tersebut, Anwar menilai pelaksanaan Pilkada 2020 berisiko menciptakan klaster penyebaran baru. “Klaster ini akan sangat berbahaya menjadi sumber penyebaran ke masyarakat, saat proteksi terhadap penyelenggara dan masyarakat oleh pemerintah juga sangat lemah,” ujarnya kemarin (20/9).

Untuk itu, pihaknya mendorong pelaksanaan pilkada di tengah pandemi dikaji ulang. “Perlu mempertimbangkan penundaan pilkada,” imbuhnya. Dia menilai, opsi penundaan pilkada dimungkinkan dalam regulasi. Dalam pasal 120 UU Nomor 6 Tahun 2020 sudah dibuka opsi penundaan jika kondisi tidak memungkinkan.

Hal senada disuarakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati. Ia mengatakan, terpaparnya para pimpinan KPU sudah menunjukkan tanda bahaya. “Kami mendesak KPU, pemerintah, dan DPR untuk mempertimbangkan pilihan menunda tahapan pelaksanaan pilkada,” ujarnya.

Selama penundaan, lanjut Ninis, KPU, DPR, dan pemerintah bisa berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 untuk melihat risiko penularan dan update penanganan Covid-19 di 270 daerah pilkada. Dari situ, dapat dibuat indikator yang terukur kesiapan daerah. Mana yang siap dan di mana yang tidak.

“Perlu menunda pelaksanaan pilkada, sampai adanya indikator yang terukur dan akurat, dimana penularan Covid-19 dapat dikendalikan,” imbuhnya. Selain itu, para stakeholder juga bisa memperbaiki sejumlah regulasi agar sesuai dengan kebutuhannya. Ninis mengingatkan, keselamatan rakyat harus jadi pertimbangan utama.

Usulan penundaan juga datang dari organisasi islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan, setelah mencermati perkembangan yang ada, NU menyampaikan sikap. Yaitu meminta kepada KPU dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020. “Hingga tahap darurat kesehatan terlewati,” terangnya dalam keterangan resmi yang diterima Jawa Pos kemarin.

Menurut dia, walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat, pelaksanaan pilkada sulit menghindari konsentrasi orang dalam jumlah banyak di seluruh tahapannya. Sebagaimana lazimnya perhelatan politik, momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa. Misalnya, kata dia, saat pendaftaran paslon terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan.

Buktinya sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah terkena Covid-19. “Para calon kontestan pilkada di beberapa daerah juga positif terjangkit Covid-19,” terangnya.
NU berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup atau hifdz al-nafs dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi atau hifdz al-mâl masyarakat. Namun, karena penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah harus difokuskan untuk mengentaskan krisis kesehatan.

Selain penundaan pilkada, kata Said, pihaknya juga meminta dilakukan realokasi anggaran pilkada untuk penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta pilkada dipertimbangkan lagi. Dia mengatakan, dalam ajaran islam ada kaidah untuk meninggalkan kemafsadatan atau akibat buruk harus didahulukan ketimbang mengambil kemaslahatan atau dampak baik.

’’Pilkada serentak tentu dimaksudnya akan membawa kemaslahatan kepada kehidupan politik dan demokrasi negeri ini,’’ katanya. Tetapi dia mengatakan negeri ini sedang dilanda wabah Covid-19. Dalam kondisi tersebut, pelaksanaannya cukup mengkhawatirkan khususnya saat masa kampanye maupun sampai penghitungan suara nanti.

Dengan kondisi itu, Anwar mengatakan pelaksanaan pilkada berpotensi berdampak besar terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat. Untuk itu dia berpesan kepada pemerintah dan pimpinan partai politik serta KPU dan Bawaslu benar-benar bisa mengkaji ulang pelaksanaannya.

Dia juga mengingatkan tugas negara dan pemerintah adalah melindungi rakyatnya dari gangguan atau kondisi yang mengancam kesehatan dan jiwa.’’Untuk itu pilihan apakah pilkada itu akan ditunda atau tetap terus dilaksanakan, harus bisa dipertimbangkan secara baik dan lebih matang,’’ jelasnya.

Dari Senayan, usulan penundaan datang dari DPD. Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meyakini Indonesia masih akan berada di status siaga Covid-19 dengan jumlah kasus yang terus meningkat pesat. “Bila keramaian terjadi, apalagi akhir-akhir ini kita melihat pendaftaran calon kepala daerah di KPU, hampir tidak bisa diawasi dan dikontrol,” jelas Fachrul kemarin.

Sebagai Ketua Komite I, dia bahkan tegas meminta pilkada serentak ditunda keseluruhan. Secara terbuka dia meminta kepada pemerintah, khususnya Presiden, untuk mengkaji ulang pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, lebih penting keselamatan dan kesehatan masyarakat dari pandemi dibanding pesta demokrasi untuk saat ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here