Home BANTEN UMP Masih Berpatokan PP 78, Pemprov Akan Jalankan Instruksi Menaker

UMP Masih Berpatokan PP 78, Pemprov Akan Jalankan Instruksi Menaker

0
SHARE
Buruh menggelar demonstrasi ke Pemprov Banten menolak peraturan tentang upah yang dianggap merugikan buruh, beberapa waktu lalu.

SERANG-Pemprov Banten akan menjalankan instruksi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) terkait upah minimum provinsi (UMP) 2020. Diketahui, Kemenaker menetapkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Besaran kenaikan UMP itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019. Surat diterbitkan 15 Oktober, berisi tentang penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) 2019.

Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, penetapan upah minimum (UM) diatur pada pasal 44 ayat 1 dan 2. Besaran upah minimum adalah upah minimum tahun sebelumnya ditambah upah minimum tahun sebelumnya yang dikalikan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, prosentase kenaikan UMP 2020 mencapai 8,51 persen. Penetapan UMP berdasarkan PP No.78 tahun 2015 inilah yang selalu diprotes para buruh.

Penetapan tersebut harus ditindaklanjuti oleh gubernur untuk ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 1 November mendatang.

Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Karna Wijaya membenarkan, adanya SE dari Kemenaker terkait kenaikan UMP 2020 senesar 8,51 persen. “Agar tidak miss komunikasi, itu kan mengacu ke SE itu. Di SE itukan sudah jelas, berarti masih menggunakan PP 78. Jadi bukan kata saya. Itu (kenaikan UMP 2020-red) menggunakan itu (formula di PP 78-red),” kata Karna saat dihubungi melalui telepon, Kamis (17/10).

Ia menjelaskan, SE itu ditujukan kepada gubernur yang selanjutnya akan ditindaklanjuti Disnakertrans. Pertama, pihaknya akan meneruskan SE tersebut ke bupati dan walikota. Selanjutnya, akan kembali ditindaklanjuti melalui rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten. “Itu surat ditujukan kepada gubernur yah, jadi kita menunggu disposisi dari Pak Gubernur. Jadi nanti Pak Gubernur akan mengirimkan surat ke bupati/walikota sebagai tindaklanjut SE Menaker tersebut,” jelasnya.

Disinggung apakah, UMP Banten bakal naik sesuai SE tersebut, Karna belum bisa memberi kepastian. Sebab, rekomendasi kenaikan UMP 2020 baru bisa diperoleh berdasarkan rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten. “Kita belum bisa berandai-andai, (rapat) Dewan Pengupahannya kan belum dilaksanakan. Mungkin minggu depan. Paling telat 1 November (besaran UMP 2020) sudah diterbitkan. Setelah itu baru penetapan UMK (upah minimum kabupaten/kota),” ujarnya.

Kepala Disnakertrans Banten Al Hamidi mengatakan, dalam pembahasannya, rumusan UMP 2020 tetap akan mengacu pada aturan yang berlaku yaitu PP Nomor 78 Tahun 2015. Pihaknya tetap akan menggunakan aturan tersebut lantaran produk hukum itu belum dicabut oleh pemerintah. “Tetap mengacu pada PP 78 terus Permenaker 15 (tahun 2018 tentang upah minimum) dan Undang-undang 13 (tahun 2003 tentang ketenagakerjaan) belum ada perubahan. Kemarin kan teman-teman (buruh) unjuk rasa, terus di Jakarta juga unjuk rasa, tapi belum ada perubahan,” kata Al Hamidi.

Ia mengungkapkan, pembahasan dan penetapan UMP akan dilakukan lebih dulu dibanding UMK. Sebab, UMP sudah harus ditetapkan 60 hari sebelum diberlakukan pada 1 Januari 2020. Sementara untuk UMK sudah harus ditetapkan 40 hari sebelum diberlakukan. “Penetapan UMP dan UMK di tahun ini. Jadi UMP dan UMK yang dibahas di 2019 untuk (diberlakukan di) tahun 2020. Pembahasan dan penetapan selesai Oktober-November ini,” ujarnya. (tb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here