Pemerintah diminta untuk fokus membenahi tata kelola haji dibanding menggunakan dana para jamaah untuk pembiayaan infrastruktur.
Menurutnya Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, jika dibandingkan dengan Malaysia, banyak haji yang belum mendapatkan fasilitas yang sama.
“Tata kelola (haji) yang lama kan tidak optimal, buktinya kualitas haji kita kalau dibandingkan dengan Malaysia dari sisi pemondokan, akomodasi, pelayanan, ada yang memadai tapi belum semuanya memdapatkan fasilitas yang sama,” ujar Enny di Jakarta, Kamis (3/8).
Malaysia, kata Enny, memang sudah menggunakan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur. Namun, mereka melakukannya saat pengelolaan haji mereka sudah baik.
“Tugas pokoknya sudah selesai. Penyelenggaraan dan tata kelola hajinya sudah bagus. Sementara kita baru mulai mengakuntabelkan dana pengelolaan haji itu,” kata dia.
Kendati demikian, penggunaan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur sah-sah saja, asal pada koridor yang tepat. Hanya saja, upaya tersebut dinilai tidak perlu untuk saat ini. Pemerintah, lanjut Enny, lebih baik membenahi pengelolaan haji sebelum menggunakan anggarannya.
“Asal tidak berisiko boleh, kalau digunakan untuk infrastruktur dan ada penjaminnya boleh karena jadi tidak berisiko, apalagi kalau melalui sukuk yang digunakan untuk infrastruktur,” tambah dia.
“Penggunaan dana haji untuk kepentingan jamaah haji harus diutamakan. Karena sekarang, penyelanggaraan haji kita masih jauh dari kata baik,” pungkasnya. (cr4/JPC)
