Home BISNIS Upah Minimum Sektoral 2019, Kenaikan Tak Melebihi 3 Persen

Upah Minimum Sektoral 2019, Kenaikan Tak Melebihi 3 Persen

0
SHARE
PEKERJA PABRIK: Setelah besaran kenaikan upah minimum provinsi sebesar 8,03 persen ditetapkan, para pengusaha mengusulkan agar kenaikan upah sektoral tak mencapai lebih dari 3 persen. Ini karena kondisi nilai tukar rupiah dan ekonomi masih tak menentu pada tahun depan.(ilustrasi)

JAKARTA — Setelah besaran kenaikan upah minimum provinsi sebesar 8,03 persen ditetapkan, para pengusaha mengusulkan agar kenaikan upah sektoral tak mencapai lebih dari 3 persen karena kondisi nilai tukar rupiah dan ekonomi masih tak menentu pada tahun depan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Harijanto berpendapat, sistem pengupahan sektoral sudah tidak relevan lagi digunakan untuk tahun depan.

“Harus diganti upah sesuai perusahaan karena walau sektornya sama, belum tentu kemampuan perusahaannya sama karena produktivitas [pekerjanya] yang berbeda-beda,” ucapnya seperti dikutip Bisnis.com, Selasa (6/11).

Menurutnya, para pengusaha akan mengusulkan penghapusan upah sektoral ini kepada pemerintah saat ada pembicaraan sistem pengupahan baru.

“Sistem upah di Indonesia ruwet. Pengusaha merasa keberatan,” keluhnya.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman mengatakan, pembahasan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) antara pengusaha dan serikat pekerja belum dimulai, kendati upah minimum provinsi (UMP) 2019 telah ditetapkan.

Dia menilai besaran kenaikan upah sektoral—khususnya di lini industri tekstil dan produk tekstil (TPT)—harus sebanding dengan investasi yang masuk dan penyerapan tenaga kerjanya. Untuk itu, diperlukan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur penetapan UMSK bagi industri padat karya.

“Jangan sampai upah sektoral ini tinggi kenaikannya, tetapi enggak ada yang mau investasi dan enggak bisa menyerap banyak pekerja,” tuturnya.

Dia berharap agar kenaikan UMSK di sektor TPT tahun depan tak lebih dari 3 persen. Pasalnya, kondisi ekonomi yang sulit diperkirakan masih terjadi pada 2019, khususnya terkait dengan bayang-bayang volatilitas mata uang Garuda.

Saat ini, lanjutnya, industri TPT di Karawang, Jawa Barat tinggal delapan pabrik. Jumlah itu menurun dari 2 hingga 3 tahun lalu yang mencapai sekitar 20 pabrik.

“Pengusaha ada yang memilih memindahkan pabriknya ke Jawa Tengah yang memiliki UMP dan UMSK yang lebih rendah, sehingga margin yang diperoleh lebih baik,” kata Ade.

Di lain pihak, Director Administration, Corporate, & External Affairs PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azzam—yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Apindo bidang Ketenagakerjaan—memaparkan, sepanjang tahun ini pertumbuhan sektor otomotif tidak lebih dari 3 persen.

Padahal, UMSK sektor otomotif pada tahun ini naik 8 persen—9 persen dari besaran tahun lalu senilai Rp4,3 juta untuk wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here