Home BANTEN Di Banten, 6 Caleg Eks Napi Korupsi

Di Banten, 6 Caleg Eks Napi Korupsi

0
SHARE

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengumumkan calon anggota legislaltif (caleg) mantan koruptor. Total ada 49 orang. Rinciannya, caleg DPRD provinsi 16 orang, caleg DPRD Kab/Kota 24 orang, caleg DPD 9 orang.

Berdasarkan rilis KPU Pusat, di Banten ada 6 caleg eks napi korupsi dari tiga partai politik (parpol), Golkar, PAN dan Demokrat. Dari partai Golkar adalah Desy Yusandi dan Agus Mulyadi R yang maju menjadi caleg DPRD Banten. Masih dari partai Golkar, Heri Baelanu dan dan Dede Widarso menjadi caleg DPRD Pandeglang. Dari PAN, Bahri Syamsu Arief caleg DPRD Kota Cilegon. Sementara dari Partai Demokrat, Jhony Husban caleg DPRD Kota Cilegon.

Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, sebelum mengumumkan nama-nama caleg tersebut, sudah melakukan kroscek hingga tingkat kabupaten/kota. “Untuk caleg DPR, tidak ada yang eks koruptor,” jelas Arief di kantor KPU Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/1) malam. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menambahkan, pihaknya harus berhati-hati dalam merilis puluhan nama caleg yang pernah tersandung kasus korupsi. “Kami tidak bisa mengumumkan secara sembarangan. Jadi harus diperiksa berkali-kali secara teliti. Agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” kata Pramono.

Pramono menjelaskan, pihaknya juga masih melakukan kroscek kepada KPU daerah untuk memastikan ke pengadilan setempat. Caleg yang akan dirilis adalah caleg yang pernah dijatuhi hukuman. Lebih lanjut ia mengatakan, jika eks koruptor yang akan diumumkan ke publik, adalah koruptor yang diancam hukuman 5 tahun penjara, bukan oleh hakim atau jaksa.

Menurutnya, pengumuman napi mantan terpidana korupsi merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. Agar masyarakat bisa memilih calon wakil rakyat yang tidak punya catatan buruk baik secara personal, publik, ataupun penyelewengan keuangan negara. Selain koruptor, KPU juga akan merilis mantan narapidana yang tersangkut kasus hukum lain seperti kekerasan seksual, kriminal, dan kejahatan lainnya. “Tapi satu-satu. Kalau langsung semuanya malah ngga fokus nanti,” tandasnya.

Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai dalam pemilu bukan hanya sekadar melakukan hak pilih tetapi juga harus mendapatkan sosok wakil sekaligus pemimpin rakyat yang terbaik untuk melaksanakan amanat. Harus diingat bahwa Pemilu itu tidak hanya mewadahi hak dipilih orang saja. Tapi juga mewadahi hak orang untuk mendapatkan calon pemimpin yang baik. Oleh karena itu harus dibuat sistem yang memastikan bahwa semua orang yang baiklah yang akan dipilih, bukan orang yang bermasalah,” tegas Ray di Jakarta, Rabu (30/1).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here