Home BANTEN RPJMD Banten 2017-2022 Direvisi, Akomodir BUMD Agribisnis dan Banten Lama

RPJMD Banten 2017-2022 Direvisi, Akomodir BUMD Agribisnis dan Banten Lama

0
SHARE
PANELIS: Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah dan Kepala Bappeda Banten Muhtarom saat menjadi panelis pada acara forum konsultasi publik perubahan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (30/1).

SERANG-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy, tahun 2017-2022, direvisi. Dalam revisi itu, salah satunya mengakomodir pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agrobisnis. Juga, revitalisasi Keraton Kesultanan Banten atau Banten Lama. Hal itu tertungkap dalam Forum Konsultasi Publik Perubahan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (30/1).

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Muhtarom mengatakan, keputusan untuk merevisi RPJMD dilakukan berdasarkan hasil review dokumen yang digelar pada akhir tahun lalu. Ada beberapa poin yang karena ketentuan pusat, mau tak mau harus dilakukan revisi. “Sesuai dengan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi landasan revisi RPJMD. Salah satunya terjadi perubahan mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran wilayah atau perubahan kebijakan nasional. Dalam hal ini yang menjadi landasan adalah perubahan kebijakan nasional,” katanya kepada wartawan usai acara.

Dijelaskan Muhtarom, perubahan kebijakan nasional yang dimaksud adalah kaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Payung hukum itu mengamanatkan rencana pembentukan BUMD harus tertuang secara eksplisit di RPJMD. “Tidak tertuangnya arah kebijakan mengenai BUMD Agrobisnis. Di situ kalau kita mau membentuk BUMD dan sebagainya itu harus termuat di RPJMD, karena dulu PP (peraturan pemerintah) terbit setelah RPJMD ditetapkan,” jelasnya.

Sebelum mengambil langkah revisi, kata dia, pemprov sempat berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Akan tetapi mereka tetap mewajibkan BUMD Agrobisnis dituangkan dalam RPJMD. “Dikira kita itu tanpa dimuat seperti itu, bisa langsung dibentuk. Mendagri melalui suratnya minta supaya dituangkan di dalam RPJMD. Nanti akan kita tuangkan, kita tambahkan di bab V RPJMD,” ujar Mantan Asisten Daerah (Asda) II Pemkot Tangerang itu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here