Home TANGERANG HUB Potensi Kecurangan di TPS, Lampu Tidak Terang, Penghitungan Harus Diulang

Potensi Kecurangan di TPS, Lampu Tidak Terang, Penghitungan Harus Diulang

1
SHARE

TANGERANG-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten sudah memetakan potensi-potensi kecurangan di tempat pemungutan suara. Potensi kecurangan terjadi di tempat pemungutan suara (TPS). Komisioner Bawaslu Banten Sam’ani memaparkan, 11.303 TPS yang dinilai rawan kecurangan. Kerawanan yang dimaksud mulai dari potensi politik uang, akurasi data pemilih, ketersediaan logistik, netralitas ASN, dan ketaatan prosedur pemungutan suara.

“Jadi ada total 11.303 TPS yang masuk kategori rawan berdasarkan 5 variable kerawanan termasuk politik uang,” kata Sam’ani. Petugas Pengawas TPS (PTPS) sudah diberikan bimbingan teknis (bimtek). Sam’ani mengatakan semua potensi kecurangan sudah disampaikan kepada seluruh PTPS saat bimtek.

“Bawaslu dan KPU sudah membuat sistem pengawasan ketak, agar pemilu serentak ini berjalan baik tanpa ada kecurangan. Namun, masih ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk curang,” ujarnya. Salah satu yang diwaspadai, adanya kongkalingkong oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan saksi dan calon legislatif. Dalam pemilu serentak kali ini, celah kecurangan begitu lebar. Terutama saat penghitungan suara untuk caleg DPRD kabupaten/kota yang dilaksanakan paling akhir. Waktunya, tengah malam, saat semua saksi dalam kondisi capek.

Modusnya, ‘mengambil’ suara dari caleg lain yang masih satu partai, untuk menambah suara caleg tertentu yang juga masih satu parpol. Misalnya, dalam surat suara tercoblos caleg A nomor urut 1 dari partai B, namun oleh oknum tersebut dibacakan surat suara tercoblos untuk caleg B nomor urut 2. “Kalau bicara soal kemungkinan, semua kemungkinan bisa terjadi. Satu dapil itu banyak TPS dan banyak KPPS. Untuk ‘bermain’ dengan orang sebanyak itu, sulit. Kami mewaspadai semua potensi kecurangan itu. Yang membedakan Pemili 2014 dengan sekarang adalah, kalau 2014 tidak ada pengawas TPS, sekarang ada pengawas TPS yang dibentuk bawaslu. Saat ini pengawasannya lebih ketat,” lanjutnya.

Tak sekadar mengawasi, para PTPS juga wajib men-scan C1 (hasil rekapitulasi suara di TPS). Hasil scan dikirim ke KPU kabupaten/kota dan KPU pusat. “Selain itu, setelah selesai penghitungan suara petugas TPS wajib mengawal kotak suara dari TPS menuju keluarahan atau desa. Di kelurahan atau desa, pengawa TPS ikut berjaga, hingga kotak suara itu dibawa ke PPK. Pokoknya, pengawas TPS harus dan wajib mengikuti pergerakan kotak suara,” tegasnya.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here