TANGERANG-Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) sidak di SMAN 10 Kota Tangerang, Selasa (18/6).
Ia melihat langsung proses pendaftara penerimaan siswa baru tingkat SMA. WH juga menampung keluhan orang tua siswa.
“Saya sengaja sidak, untuk mengatahui apa saja yang menjadi kendala penerimaan siswa baru di Banten, khususnya di Kota Tangerang. Karena melihat dari sistem yang saat ini, banyak masyarakat yang sangat antusias memasukan anaknya di sekolah negeri,” ujarnya, di SMAN 10 Kota Tangerang.
Wahidin mengatakan, dari hasil sidak proses pendaftaran terlihat lancar di hari kedua. Hanya saja di SMAN 10 Kota Tangerang masih terlihat antrian orang tua calon siswa yang mendaftarkan anaknya di halaman sekolah.
“Dari pantuan yang saya lakukan, semua sekolah seperti SMAN 2 Kota Tangerang dan SMAN 9 Kota Tangerang tidak terlihat antrean. Tetapi di SMAN 10 ada antrean. Alasannya loketnya kurang, makanya saya langsung minta ditambah agar tidak ada antrean lagi,”paparnya.
Ia menambahkan, semua sekolah di Kota Tangerang harus menambahkan loket pendaftaran. “Jangan sampai ada orangtua yang mengantre untuk mendaftar. Masa menambah loket tidak bisa. Untuk itu saya meminta tambah loket jangan sampai ada penumpukan lagi, layani masyarakat dengan baik dan bijak,”ungkapnya.
WH menjelaskan, sistem penerimaan siswa baru tingkat SMA dan SMK Negeri dengan sistem zonasi merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Pemprov Banten menurutnya, mengikuti saja dan tidak bisa mengubah sistem yang sudah diterapkan oleh pemerintah pusat.
“Kami tidak bisa mengubah apa yang sudah menjadi sistem dalam penerimaan siswa baru tahun ini. Saya meminta masyarakat untuk tidak berpatokan pada satu hari saja. Karena untuk pendaftaran dibuka sampai dengan 22 Juni dan itu masih ada waktu,”tuturnya.
Mantan walikota Tangerang itu menjelaskan, siswa dengan sistem zonasi masih dianggap belum mendekati kata efektif. Lantaran masih banyak menuai perdebatan dan protes.
“Banyak orang berharap yang di kedepankan prestasinya, dan bukan zonasinya. Jadi saya kira belum efektif,” lanjutnya.
Kata WH, selama proses penerimaan siswa baru ini, banyak sekolah yang kelimpungan untuk melakukan seleksi calon peserta didik, karena pendaftarnya membeludak. Akibat sistem zonasi.
“Yang tidak diperhitungkan secara rasio. Harus dihitung jumlah sekolah dengan kebutuhan. Karena ada daerah yang padat penduduk tetapi sekolah negerinya hanya satu sekolah. Itu yang mengakibatkan pembeludakan tanpa melihat daya kapasitas sekolah,” jelasnya.
Namun, Wahidin mengaku di balik kesemerawutan sistem zonasi ada beberapa hal yang memang memiliki potensi perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Seperti pemerataan hak pendidikan, di mana siswa yang memiliki pendidikan di bawah rata-rata dapat mengenyam ilmu yang sama dengan siswa berprestasi berkat sistem zonasi.
“Kalau saya lihat konsep ini bagus, dalam pemerataan pendidikan dalam rangka memberikan peluang yang sama kepada generasi kita. Jadi sedapat mungkin, lingkungan sekitar mendapatkan pendidikan yang sama,”tutupnya. (mg-9)
