Home TANGERANG HUB Daerah Wajib Naikkan Dana Inspektorat

Daerah Wajib Naikkan Dana Inspektorat

0
SHARE
DANA PENGAWASAN: Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), pemda wajib memberikan anggaran yang memadai kepada Inspektorat.

JAKARTA-Penguatan terhadap inspektorat atau pengawas internal di pemerintahan daerah (pemda) terus diupayakan. Terbaru, pemerintah pusat mengatur kewajiban pengalokasian besaran anggaran inspektorat bagi pemda. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin mengatakan, kewajiban tersebut berlaku mulai tahun depan. Pihaknya sudah memasukkan norma itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020.

“Kita atur secara eksplisit mengenai anggaran inspektorat,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (20/6). Syarif menjelaskan, kewajiban pengalokasian anggaran disesuaikan dengan kemampuan daerah yang tercermin dalam APBD-nya masing-masing. Untuk level provinsi, daerah dengan APBD di bawah Rp4 triliun wajib mengalokasikan 0,90 persen. Kemudian untuk daerah dengan APBD Rp 4 – 10 triliun wajib mengalokasikan 0,60 persen, dan untuk daerah dengan APBD di atas Rp 10 triliun wajib mengalokasikan 0,30 persen.

Penyesuaian juga terjadi di level kabupaten/kota. Yakni daerah dengan APBD di bawah Rp1 triliun wajib mengalokasikan 1 persen. Lalu daerah dengan APBD Rp1 – 2 triliun diwajibkan 0,75 persen, dan daerah dengan APBD di atas Rp2 triliun wajib mengalokasikan 0,50 persen. Meski sekilas terlihat kecil, Syarif menyebut angka tersebut relatif cukup besar. Sebagai contoh, jika sebuah provinsi memiliki APBD Rp 20 triliun, maka alokasi inspektorat sebesar 0,30 persen setara Rp 60 miliar. “Hitungan kita, dengan pengaturan itu rata-rata anggaran insektorat daerah naik antara 50 sampai 100 persen. Artinya menurut hemat kami itu sudah cukup signifikan,” imbuhnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here