Home BANTEN WH Kembali Pecat PNS Korupsi

WH Kembali Pecat PNS Korupsi

343
0
SHARE

SERANG – Pemprov Banten membuktikan keseriusannya dalam membenahi pegawainya. Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) kembali memecat seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Informasi yang diperoleh, pejabat Pemprov Banten yang dipecat itu adalah mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Banten berinisial DHH yang tersangkut kasus korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) kesehatan senilai Rp2,3 miliar pada 2016.

DHH dinyatakan secara sah melanggar Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banten. Dalam amar putusannya, selain dikenai kurungan penjara selama lima tahun, yang bersangkutan juga dibebani denda Rp100 juta subsider lima bulan kurungan, dan uang pengganti Rp782 juta subsider satu tahun penjara.

Sebelumnya diketahui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo meminta kepada WH agar segera menindak tegas aparaturnya yang melakukan pelanggaran berat tersebut. Jika tidak, WH akan diberikan sanksi.

Kepala Bidang Pembinaan dan Data Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Alpian membenarkan, jika PNS yang dimaksud oleh Tjahyo Kumolo merupakan pejabat di salah satu unit pelayanan teknis (UPT) dan telah mendapatkan keputusan tetap atau inkrah atas kasus yang dituduhkan. Pejabat itu telah diberhentikan dengan tidak hormat.

“Pemberhentiannya (pemecatan) sudah dikeluarkan surat keputusan (SK) Nomor 800/Kep.55-BKD/2019 tertanggal 4 Maret 2019, tetapi pemecatanya sendiri terhitung mulai tanggal (TMT) 1 November 2018,” ujar Alpian saat dihubungu melalui telepon, Senin (8/7).

Alpian menjelaskan, adanya perbedaan jeda waktu yang hampir lima bulan tersebut dari November 2018 ke Maret 2019 dikarenakan pejabat tersebut pada sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) mengajukan banding ke PT.

“Saat ada vonis dari PN, ada pengajuan ke PT. Jadi proses itu belum inkrah, makanya Pak Gubernur saat itu tidak langsung mengeluarkan SK pemberhentiannya. Tetapi dalam proses pengadilan tingkat kedua (banding) ternyata permohonan bandingnya ditolak,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here