TIGARAKSA-Pemilihan kepala desa (pilkades) kerap menjadi ajang perjudian. Bahkan ada bandar besarnya. Dari ajang perjudian inilah kericuhan dan kerusuhan, dimulai. Polisi sudah mendeteksi potensi sumber kerusuhan. Bagi-bagi uang untuk mendapatkan suara, juga masih dianggap biasa. Wakapolres Kota Tangerang AKBP Komarudin mengatakan, sudah membentuk Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) di setiap titik.
Tugas khususnya, mendeteksi, menindak para penjudi dan penyebar uang. Politik uang (money politics) saat gelaran pilkades berpotensi memicu masalah. “Manakala ditemukan, maka tindakan hukum akan kita lakukan,” kata Komarudin saat dikonfirmasi Tangerang Ekspres, Jumat (30/8). Ia mengungkapkan, selain membentuk satgas, juga sudah menyiapkan langkah untuk mempersempit gerak pelaku yang akan ‘bermain’ saat gelaran pilkades. Salah satu langkah, dengan cara melakukan sosialisasi perihal aturan dan tujuan dari gelaran pemilihan kepala desa. “Pertama tentunya imbauan dan sosialisasi akan kita gencarkan kepada masyarakat. Sejak kemarin personel kepolisian di tingkat polsek sudah tersebar untuk memberikan imbauan kepada masyarakat, agar mengikuti pilkades dengan jujur,” katanya.
Pilkades di Kabupaten Tangerang dilakukan di 153 desa yang tersebar di 29 kecamatan. Pencoblosannya, direncanakan pada 1 Desember 2019. Saat ini sudah pada tahapan pembentukan panitia dan pengawas pilkades. Namun, hajat besar warga di pedesaan tersebut masih dihantui oknum yang kerap kali menjadikan ajang perjudian. Satuan Gakkum bergerak di tingkat polsek untuk mengawasi serta menindak setiap pelanggaran hukum selama pilkades. Komarudin mengungkapkan, jumlah personel kepolisian yang dikerahkan sebanyak 2.300 orang.
“Kita antisipasi, yang pertama dari warga Kabupaten Tangerang sendiri. Kedua warga dari luar daerah yang akan mencoba bermain-main di wilayah hukum kita. Tentunya, ada back up dari TNI dan Polda Banten. Kita berharap gelaran pilkades berjalan dengan baik,” ungkap mantan Kapolres Serang ini. Ia menghimbau, untuk menjadikan kontestasi pilkades sebagai ajang membawa kemajuan di desa. Serta, tidak turut terbawa berita dan informasi yang belum tentu kebenarannya perihal gelaran pilkades.
Lanjutnya, pengamanan untuk suksesi pilkades hampir sama saat gelaran pemilu serentak April lalu. Di mana, seluruh personel dikerahkan untuk menutup gerakan massa serta pelanggaran. Termasuk tindak perjudian dan politik uang. “Jadi seluruh ruang gerak dan celah terhadap potensi-potensi pelanggaran kita antisipasi dan tutup. Termasuk pada saat serangan fajar, H-1 tentunya anggota yang bertugas sudah ada di lokasi yang kita tentukan,” terangnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang Ahdiyat Nuryasin mengatakan, sudah melakukan koordinasi dengan jajaran kepolisian di tiga polres. Hasilnya, semua kemungkinan tindak kecurangan selama pilkades sudah diantisipasi termasuk perjudian. “Perjudian sudah masuk ranah hukum. Jadi masuk ranah kepolisian. Hal-hal kemungkinan yang akan timbul sudah diantisipasi. Termasuk di dalamnya perjudian dan politik uang. Termasuk penggunaan jari palsu saat perhitungan. Semua sudah diantisipasi,” ujarnya kepada Tangerang Ekspres. “Kita tugasnya membuat regulasi agar gelaran pilkades berjalan secara transparan. Sejauh ini berdasarkan regulasi yang kita buat sudah final dan oke dalam gelaran pilkades,” pungkasnya. (mg-10)
