Home TANGERANG HUB Birokrasi Rumit, Hambat Investasi

Birokrasi Rumit, Hambat Investasi

0
SHARE
DISKUSI PUBLIK: Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja (kedua dari kiri) bersama Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail (kedua dari kanan) saat menjadi pemateri dengan tema penyederhanaan regulasi untuk iklim investasi di Warung Soenda, Talaga Bestari, Kecamatan Cikupa, Senin (27/1). FOTO: Asep Sunaryo/Tangerang Ekspres

CIKUPA – Birokrasi rumit disinyalir penghambat investasi. Para pengusaha mengeluhkan adanya tekanan dari luar pemerintahan yang dinilai merepotkan perusahaan. Hal ini disampaikan saat diskusi publik mengenai penyederhaan birokrasi untuk iklim investasi.

Adapun pemateri yang hadir yakni, akademisi DR. Hera Hera Hia, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail, Ketua Forum Komunikasi Personalia Tangerang (FKPT) Imas Ihya, Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja dan Ketua GP Ansor Banten Gus Nuril.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja mengatakan, pemerintah sudah menyederhanakan regulasi. Ia menekankan, pada pertengahan tahun ini adanya pemangkasan jabatan esselon.

“Pada prinsipnya kita memulai dari birokrasi dengan penghapusan esselon III dan IV. Dari itu mulai penyederhanaan birokrasi untuk mendukung iklim investasi. Sesuai dengan arahan dan harapan dari presiden,” jelasnya usai menjadi pemateri di Warung Soenda Talaga Bestari, Kecamatan Cikupa, Senin (27/1).

Ia mengatakan, pemerintah daerah mengakomodir segala keinginan agar investasi terjaga. “Saya kira ini tantangan kita dimana, keinginan buruh, keinginan pengusaha dan iklim investasi harus tetap terjaga. Semua harus terakomodir, buruh harus sejahtera dan pengusaha harus untung. Bagaimana menyatukan itu dalam hubungan tripartid harus terjaga,” jelasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail mengatakan, ada aturan perekrutan sebanyak 60 persen mengutamakan penduduk lokal atau sekitar pabrik. Namun, ia menegaskan, perekrutan karyawan tetap mengedepankan sisi profesional. Ia menegaskan, akan menindak oknum yang menjadi makelar dalam proses rekrutmen pegawai.

“Kenyamanan berinvestasi harus kita proteksi bersama. Adanya oknum yang memanfaatkan terkait dengan rekrutmen secara premanisme itu tidak bagus. Kita coba komunikasi dengan saber pungli kalau memang sudah tidak bisa diarahkan,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, ide dan gagasan dari dikusi ini akan dibahas serius oleh komisi DPRD Kabupaten Tangerang. “Kita akan sampaikan komisi yang berskaitan investasi dan tenaga kerjaan. Untuk menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan di diskusi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua GP Ansor Banten, Gus Nuril mengatakan, adanya regulasi yang begitu rumit karena birokrasi dapat menghambat iklim investasi. Selain itu, tekanan suprastruktural dari kelompok disekitar industri dapat menjadi penghambat investasi. Karenya, akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

“Kita menjadi medium bagaimana pihak investasi dengan regulasi dan warga. Investasi tetap berjalan dan kebijakan yang pro-rakyat tetap tercapai. Ada beberapa regulasi yang memberi peluang investasi. Kita akan kemas dan sampaikan kepada dewan, mana regulasi yang menghambat dan mana regulasi yang produktif untuk maslahat buat pemerintah, pengusaha dan rakyat,” jelasnya.

Ketua Umum FKPT, Imas Ihya mengatakan, adanya budaya aparatur sipil negara (ASN) yang sudah bukan zamannya. Ia berharap, keluh kesah pengusaha dapat direspon cepat oleh pemerintah daerah.

“Sehubungan dengan penyediaan regulasi. Sebanarnya dilapangan ada kendala, biasanya birokrasi yang rumit. Ada regulasi yang jelas aturannya dan ada juga yang tidak jelas. Ini sudah tidak jamannya lagi. Kita akan bahas bersama pengurus dan nanti akan kita bahas bersama pemerintah. Semoga kedepan menjadi baik,” tutupnya. (mg-10/mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here