Home TANGERANG HUB Potensi Pelanggaran Pilkada Tangsel, Politik Uang dan Keterlibatan ASN

Potensi Pelanggaran Pilkada Tangsel, Politik Uang dan Keterlibatan ASN

0
SHARE
Ketua Bawaslu Kota Tangsel Muhamad Acep (tengah), Kapolres Tangsel AKBP Ferdy Irawan (dua dari kiri), dan Kajari Kota Tangsel Nur Elina Sari (dua dari kanan) saat rapat koordinasi membahas pembentukan Gakumdu, kemarin. FOTO: Tri Budi Sulaksono/Tangerang Ekspres

SERPONG-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel rapat dengan Polres Tangsel dan Kejaksaan. Membahas pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) di Resto Telaga Seafood, Senin (27/1). Sentra Gakumdu akan dibentuk dalam rangka pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangsel 2020. Ketua Bawaslu Kota Tangsel Muhamad Acep mengatakan, rapat dilakukan untuk menyatukan persepsi dalam penegakkan hukum di pilkada. Pencoblosan akan digelar September.

“Sentra Gakumdu segera terbentuk Februari mendatang. Sehingga menjamin penegakkan hukum pemilu pada pilkada,” ujarnya saat memberikan sambutan, Senin (27/1). Acep menambahkan, Bawaslu tidak bisa menegakkan hukum pilkada tanpa didukung dan dibantu tim dari kepolisian dan kejaksaan. Dua lembaga inilah yang akan maju di persidangan nanti, apabila ada pelanggaran pidana pemilu yang memang naik ke pengadilan. Menurutnya, aturan penanganan pelanggaran Pemilu 2019 dengan Pilkada 2020 berbeda.

Pada Pemilu 2019 menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimana penegakan hukum pemilunya diberikan waktu 7 hari plus 7 hari. Sedang pada penegakkan hukum pilkada menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya diberikan waktu 3 hari plus 2 hari. “Aturannya beda. Maka mekanisme penanganannya juga berbeda. Jangan sampai nanti di kepolisian dan kejaksaan, subjek hukum di Sentra Gakumdu menjadi persoalan. Makanya kita hari ini (kemarin) kita samakan persepsi,” tambahnya.

Masih menurutnya, mulai saat ini penegakkan pilkada Kota Tangsel sudah digaungkan. “Sentra Gakumdu nanti akan punya gedung sendiri dan tidak gabung dengan kantor Bawaslu. Jadi saat bahas pidana pemilu bisa lebih fokus,” tuturnya. Sementara itu, Komisioner Bidang Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Tangsel Ahmad Jajuli memprediksi kerawanan yang berpotensi terjadi pada Pilkada Kota Tangsel. Yang paling disorot adalah politik uang dan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN). “Dua komponen ini yang perlu diwaspadai dalam pilkada mendatang,” ujarnya.

Jajuli menambahkan, politik uang bisa terjadi kapan saja. Kecenderungan bisa terjadi pada tahapan apa pun, baik kampanye, saat hari tenang, sebelum pemungutan suara dan setelahnya. Untuk antisipasi politik uang, maka digelar rapat bersama Polres dan Kejari sebagai langkah awal membentuk Sentra Gakumdu. “Kalau tidak ada Gakumdu, maka kalau terjadi politik uang dan lainnya yang ada unsur pidana tidak bisa diselesaikan,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here