Home NASIONAL Kualitas Sekolah Negeri Tak Merata, Penyebab Ditolaknya Sistem Zonasi

Kualitas Sekolah Negeri Tak Merata, Penyebab Ditolaknya Sistem Zonasi

0
SHARE
PPDB: Siswa mengantre saat mendaftar di SMAN 3 Kota Tangsel beberapa hari lalu. Guru PNS dan bersertifikat menumpuk di satu sekolah menjadi penyebab tidak meratanya kualitas sekolah negeri. FOTO: Miladi Ahmad/Tangerang Ekspres

JAKARTA – Beragam alasan dibalik protes sejumlah orang tua siswa saat masa penerimaan peserta didik baru (PPDB). Diantaranya adalah mereka kecewa karena dengan sistem berbasis ’’meteran’’ tersebut, peluang diterima di sekolah negeri favorit menipis. Kondisi ini membuka tabir bahwa pemerataan kualitas sekolah negeri sampai saat ini masih jadi persoalan.

Salah satu cara mudah melihat kualitas sekolah melalui akreditasinya. Sayangnya sebaran sekolah negeri dengan akreditasi A masih belum merata. Apalagi untuk jenjang SMA. Kondisi ini yang ditengarai memicu polemik PPDB berbasis zonasi yang saat ini masih berlangsung di sejumlah daerah.

Sampai saat ini proses akreditasi masih berjalan. Untuk akreditasi periode 2018 belum seluruhnya dipublikasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM). Diantara yang sudah keluar adalah akreditasi untuk provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

Dalam laporan akreditasi 2018 SMA untuk Provinsi Jawa Tengah bahkan ada sejumlah daerah yang tidak keluar akreditasi A-nya. Diantaranya adalah di Brebes, Pekalongan, Boyolali, Kebumen, Purworejo, dan Purbalingga. Sementara itu di Kota Semarang ada lima sekolah yang terakreditasi A dalam laporan tersebut.

Sebaliknya pada periode yang sama di DKI Jakarta, jumlah akreditasi A untuk jenjang SMA cukup banyak. Dari 78 unit sekolah yang diakreditasi tahun lalu, 68 unit (87,2 persen) mendapatkan akreditasi A. Sisanya sepuluh sekolah mendapatkan akreditasi B dan tidak ada sekolah yang memperoleh akreditasi C.

Pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jejen Musfah menuturkan persoalan pemerataan kualitas sekolah negeri memang masih menjadi persoalan sampai saat ini. Dia menuturkan PPDB berbasis zonasi tepat dilaksanakan jika kualitas sekolah negeri yang sudah merata. Bahkan sampai tingkat kecamatan.

Dengan adanya fenomena penolakan sejumlah masyarakat dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi, Jejen menjelaskan pemerintah perlu segera melakukan pemetaan sekolah negeri. Khususnya di jenjang SMA sederajat. ’’Dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sekolah negeri masih kurang,’’ tuturnya.

Dengan adanya pemetaan yang baik, Jejen mengatakan pemerintah bisa segera membangun unit sekolah negeri baru. Sehingga saat dibuka pendaftaran siswa baru, pelamar tidak menumpuk di sekolah tertentu. Selain itu semangat zonasi juga lebih bisa diterima masyarakat jika jumlah sekolah semakin menyebar.

Selanjutnya setelah unit sekolah baru terbangun, pemerintah sekaligus melakukan perbaikan kualitasnya. Dia mengatakan perbaikan kualitas sekolah dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana serta penyebaran guru. Jejen yang juga pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) itu mengatakan guru-guru dengan kualitas bagus jangan terkonsentrasi pada sekolah-sekolah negeri di perkotaan saja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here