Home HUKUM Keberatan Sofyan Basir Ditolak Jaksa

Keberatan Sofyan Basir Ditolak Jaksa

0
SHARE
BASIR DITOLAK: Terdakwa mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir (ketiga kiri) menunggu untuk menjalani sidang lanjutan kasus suap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (1/7). FOTO: Antara Foto/Sigid Kurniawan

JAKARTA–Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menolak nota keberatan (eksepsi) Direktur Utama PT PLN (Persero) 2016-2018, terdakwa kasus PLTU MT Riau-1, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (1/7). Sofyan sebelumnya didakwa memfasilitasi pertemuan antara anggota Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, politikus Partai Golkar, Idrus Markham, dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo, untuk mempercepat kesepakatan proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1.

Dibaca secara bergiliran oleh JPU KPK di depan Majelis Hakim, Jaksa memaparkan poin-poin terkait surat dakwaan yang sebelumnya disebut tim penasihat hukum Sofyan Basir tidak jelas atau membingungkan. Pasal yang didakwakan kepada Sofyan pun jadi perdebatan penasihat hukum.

Jaksa KPK Budhi Sarumpaet menegaskan penyusunan surat dakwaan terhadap Sofyan Basir sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHAP.

Dia mengatakan tidak beralasan bila penasihat hukum menyatakan bahwa dengan menghubungkan Pasal 15 UU Tipikor dengan Pasal 56 ke-2 KUHP sangat membingungkan.

Menurutnya, penerapan Pasal 15 UU Tipikor dan Pasal 56 ke-2 KUHP dalam surat dakwaan perkara a quo merupakan penekanan terhadap unsur pembantuan dan ancaman hukuman pidana terhadap terdakwa dengan tetap mempertimbangkan kepentingan keadilan substantif dengan tanpa mengorbankan hak-hak terdakwa dalam melakukan pembelaan perkara ini.

Dia beralasan dengan menjunctokan alias menghubungkan Pasal 56 ke-2 KUHP, maka terlihat secara jelas dan nyata rumusan delik atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 56 ke-2 KUHP.

“Sehingga untuk membuat terang dan jelas tentang peran terdakwa dalam surat dakwaan dalam perkara a quo, maka penuntut umum menjunctokan dengan rumusan unsur delik pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ke-2 KUHP,” paparnya.

Sebaliknya, lanjut dia, apabila Jaksa penuntut umum tidak menjunctokan ketentuan Pasal 56 ke-2 KUHP, maka akan terjadi ketidakjelasan rumusan delik pembantuan, mengingat Pasal 15 Undang-Undang Tipikor tidak mengatur mengenai rumusan unsur delik pembantuan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here