Beranda BANTEN Lepas Status Tertinggal, Irna Minta Bankeu Tak Dikurangi Lagi

Lepas Status Tertinggal, Irna Minta Bankeu Tak Dikurangi Lagi

0
BERBAGI
BERI KETERANGAN: Bupati Pandeglang Irna NUralita menjawab pertanyaan usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Banten Wahidin Halim di Pendopo, KP3B, Kota Serang, Selasa (20/8). FOTO: Tb Iyus/Banten Ekspres

SERANG-Meski Kabupaten Pandeglang tidak lagi berstatus sebagai daerah tertinggal. namun Bupati Pandeglang Irma Narulita mengingatkan Pemerintah Provinsi Banten, untuk tidak kembali mengurangi alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu).

Pasalnya Irna menyayangkan perhatian Pemprov Banten yang dalam beberapa tahun terakhhir tidak maksimal dalam mengakomodir usulan Bankeu bagi Pandeglang. Irna menjelaskan, walaupun Pandeglang sudah terentaskan dari statis daerah tertinggal, bukan berarti kemiskina dan ketertinggalan dianggap sudah selesai. Akan tetapi masih banyak pekerjaan rumah pembangunan yang harus segera diselesaikan. “Maka dari itu, kami meminta porsi Bankeu untuk Pandeglang tahun 2020 mendatang, lebih besar dari tahun sebelumnya,” ujar Irna usai Rapat Terbatas dengan Gubernur Banten Wahidin Halim, di Gedung Pendopo Gubernur Banten, Serang, Selasa (20/8).

Irma membeberkan, kebutuhan prioritas bagi Pandeglang masih berkaitan dengan pelayanan dasar, terutama infrastruktur, seperti jalan, jembatan, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sanitasi berbasis lingkungan, bidang kesehatan dan pendidikan. Sedangkan bila hanya mengandalkan fiskal daerah, persoalan itu tidak bisa selesai dalam waktu singkat.

Alumni Komisi IV DPR RI itu menyarankan, jika Pemprov belum bisa memberi porsi sesuai harapan, maka bisa menekankan Organisasi Perankat Daerah (OPD) di Banten untuk mengarahkan beberapa program strategisnya ke Pandeglang. “Saya berharap Pemprov bisa membantu, sekalipun anggaran Pemprov Banten terbatas, adakah program-program strategis di OPD Banten yang bisa diarahkan ke Kabupaten Pandeglang, agar percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat lebih cepat,” pintanya.

Dalam beberapa thaun terakhir, alokasi Bankeu Pemprov Banten terus menyusut. Tahun 2017, Pandeglang mendapat nilai Bankeu sebesar Rp 90 miliar. Namun tahun selanjutnya, turun menjadi Rp 65 miliar. Dan ditahun 2019, kembali mengecil diangka Rp 50 miliar. Tahun 2020 Pemkab Pandeglang meminta anggaran bankeu untuk dinaikan minimalnya Rp 100 miliar.

Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk peningkatan pelayanan dasar agar lebih optimal. Pasalnya, sebagian APBD Pandeglang 2020 sebagian akan tersedot untuk Pilkada 2020. Selain itu, bantuan lebih dari pemprov diharapkan karena saat ini pendapatan ada di angka Rp 220 miliar. Pemasukan itu sebagian besar diperoleh dari bidang kesehatan sebesar Rp 90 miliar. “Sehingga kesehatannya harus dialihkan ke kesehatan lagi tidak bisa menuju pembangunan yang lain. Jadi tadi curhat kepada Bapak Gubernur agar anggarannya bisa lebih besar ke Banten Selatan. Sehingga (Banten wilayah) utara yang sudah maju bisa kita kejar ketertinggalannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Irna menyampaikan, tambahan bankeu tersebut jika diakomodasi akan digunakan untuk pemenuhan pelayanan dasar. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur seperti jembatan, rumah tak layak huni dan juga sanitasi berbasis lingkungan. Selanjutnya di bidang kesehatan untuk pembangunan rumah sakit, puskesmas di daerah rawan bencana.

Sementara, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, bankeu akan diberikan kepada seluruh kabupaten/kota termasuk Pandeglang asalkan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. “Persoalannya memang pengelolaan atau manajemen keuangan. Pemerintah harus paham soal skala prioritas. Mana program yang mau dilaksanakan terlebih dahulu, nah itu dimaksimalkan, beri kualitas pada program itu,. Tentu harus didukung manajemen keuangan yang optimal, terstruktur dengan jelas,” kata WH.

Menurutnya, besaran bankeu diberikan Pemprov Banten kepada kabupaten/kota tidak didasarkan pada status tertinggal atau tidak tertinggal. Bantuan itu didasarkan pada fokus rencana program strategis daerah setempat untuk menunjang program pemprov maupun pemerintah pusat. Selain itu juga disesuaikan dengan potensi daerah setemat yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Tinggalkan dikotomi antara utara dan selatan, sudah tidak ada disparitas karena daerah itu lahir dengan segala potensinya. Struktur dan kultur masing-masing berbeda, jangan merasa karena bukan daerah industri terus tertinggal, tapi justru mempertahakan kultur daerahnya. Tidak ada yang tertinggal antara Banten Selatan dan Banten Utara, tinggal bagaimana mengelolanya,” ujarnya. (tb/and)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here