TERSENDATNYA dana subsidi PT LIB kepada klub-klub Liga 2 musim lalu, bisa berdampak pada kelangsungan kompetisi. Sebab, mayoritas klub akan memanfaatkan dana subsidi tersebut untuk membayar tunggakan gaji pemain. Diantaranya PSPS Riau, PSMS Medan, hingga Sriwijaya FC.
Sekertaris Sriwijaya FC Faisal Mursyid bahkan sempat meminta LIB membayarkan langsung kekurangan subsidi itu kepada mantan pemainnya musim lalu. Hal senada juga disampaikan Media Officer PSPS Riau M. Teza Taufik. Reza tak menampik jika belum lunasnya subsidi dari LIB memaksa timnya harus berhutang. Dampaknya, PSPS tidak bisa bayar gaji beberapa pemain yang totalnya mencapai Rp 498 juta. “Itu belum termasuk match fee Piala Presiden 2018 lalu ya,” ujar Reza.
Total subsidi yang belum dibayar sendiri mencapai Rp 500 juta. Artinya, jika LIB sudah membayar, PSPS tidak akan dilaporkan pemainnya ke APPI. “Jadi kami langsung saja meminta PSSI dan LIB. Kalau itu (subsidi) cair bayarkan ke APPI biar langsung dikasihkan ke pemain. Artinya, kami tidak akan punya hutang kalau subsidi itu lancar,” ucapnya.
Bagaimana jika sisa subsidi tak kunjung dibayarkan oleh LIB ? Ancamannya tak main-main. Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) bakal melarang tim-tim yang masih punya tunggakan hutang untuk berkompetisi di Liga 2 musim ini. Mereka baru boleh berkompetisi jika tunggakan itu lunas dibayarkan.
Penegasan itu disampaikan Plt Sekjen BOPI Sandi Suwardi Hasan. Menurutnya, komitmen BOPI tidak bisa diganggu gugat. Yakni, kalau kalau klub tak bisa membayar tunggakan, BOPI tidak akan mengeluarkan rekomendasi kompetisi. “Atau tim-tim itu tidak boleh ikut kompetisi,” tegas Sandi.
Sandi menuturkan, BOPI sebenarnya tidak peduli dengan friksi antara klub dan operator terkait hak siar televisi, hingga belum cairnya subsidi. Sebab, jika klub Liga 2 profesional, harusnya sebelum berkompetisi punya dana jaminan. “Liga 2 ini paling jadi sorotan khusus di sektor gaji. Bahkan, ada beberapa tim yang masih menggunakan sistem ala tarkam untuk pembayaran pemain,” paparnya.
Artinya, pemain di beberapa klub tidak punya kontrak. Para pemain itu dibayar setelah pertandingan. Nilainya beragam tergantung kualitas pemain, bisa Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta. “Itu terbukti ada musim-musim sebelumnya,” katanya.
Sistem gaji ala tarkam itulah yang membuat maraknya pengaturan skor. Para pemain gampang disogok untuk mengatur skor. “Jadi musim ini jangan sampai itu terjadi lagi. Mereka tidak bisa mengelak kalau Liga 2 semiprofesional. Kalau naik kasta nanti bagaimana?,” ujarnya.
Karena itu, musim ini dalam data klub yang dikirimkan ke BOPI, diwajibkan ada surat lunas tunggakan gaji pemain. “Kami juga mendorong agar LIB memperbanyak live TV. Terutama di pertandingan-pertandingan yang diduga menjadi perselingkuhan. Akibatnya, profesionalisme kompetisi tercederai,” jelasnya.
Direktur Sementara LIB Dirk Soplanit ikut angkat bicara, Dia menegaskan komitmennya kepada klub bahwa LIB pasti akan melunasi sisa subsidi musim lalu. Namun, pembayaran akan dilakukan secara perlahan. “Masalah itu (tunggakan gaji) sebenarnya wewenang internal klub ya, LIB sendiri pasti akan membayarnya,” terang Dirk. (jpg/apw)
