Home BISNIS Bergaji Rp 8 Juta Boleh Beli Rumah Subsidi

Bergaji Rp 8 Juta Boleh Beli Rumah Subsidi

0
SHARE
RUMAH MURAH: Pemerintah akhirnya memutuskan memperlonggar syarat pembelian rumah murah. Kini mereka yang memiliki gaji hingga Rp 8 juta boleh membeli rumah bersubsidi.

JAKARTA – Para pegawai pemerintah atau aparatur sipil negara (ASN) dan kalangan milenial kelas menengah kini bisa juga memiliki rumah bersubsidi. Sebab, pemerintah akhirnya memutuskan memperlonggar syarat pembelian rumah murah itu. Kini mereka yang memiliki gaji hingga Rp 8 juta boleh membeli rumah bersubsidi.

Sebelumnya batas maksimal adalah Rp 4 juta. Dalam bahasa pemerintah, rumah bersubsidi itu disebut dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah merevisi peraturan menteri terkait subsidi itu. Kelonggaran syarat itu merupakan hasil rapat di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Rapat tersebut dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, serta Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Basuki menjelaskan, skema FLPP akan diperluas. “Kalau dulu pendapatannya (maksimal) Rp 4 juta, ini kita naikkan menjadi Rp 8 juta,” terangnya seusai rapat. Tujuan utamanya, para ASN hingga golongan III bisa menikmati subsidi tersebut. Sebab, penghasilan total mereka bisa mencapai Rp 8,1 juta. Meski demikian, tidak berarti FLPP dengan skema tersebut hanya berlaku untuk ASN. Masyarakat biasa juga bisa menikmatinya.

“Termasuk nanti yang milenial, yang swasta, yang umur 30-an, yang mungkin gajinya segitu, bisa mengambil FLPP juga,” lanjutnya.

Selain itu, syarat tidak memiliki rumah seperti dalam Peraturan Menteri PUPR 21/PRT/M/2016 akan dianulir. “Tidak harus rumah pertama,” tuturnya.

Hanya, berlaku ketentuan FLPP hanya bisa diberikan sekali. Bila rumah pertama sudah pernah mendapat subsidi pemerintah, dia tidak berhak lagi mengajukan FLPP untuk rumah kedua.

Untuk mengatur hal tersebut, lanjut Basuki, pihaknya akan merevisi Peraturan Menteri PUPR 26/PRT/M/2016 dan Kepmen PUPT 552/KPTS/M/2016. Targetnya, pekan depan revisi tersebut rampung dan segera diajukan ke Wapres.

Menurut Basuki, batas maksimal penghasilan Rp 8 juta itu sudah cukup realistis. “REI (Realestat Indonesia) mintanya lebih tinggi,” ucapnya.

Pihaknya juga belum berbicara lebih lanjut dengan REI. Sebab, kebijakan tersebut memang baru diputuskan dalam rapat kemarin sore.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here